Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI SUMENEP KELAS III

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SUMENEP KELAS II

Jalan KH. Mansyur No. 49. Sumenep, Jawa Timur

e-mail : info[at]pn-sumenep.go.id ; TELP / FAX : (0328) 662400

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Layanan Terpadu Untuk Melayani Masyarakat lebih Profesional,Objektif,Jujur,Unggul dan Responsif

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

REALISASI ANGGARAN DIPA Per 31 JULI 2020 PENGADILAN NEGERI SUMENEP

REALISASI ANGGARAN DIPA Per 31 JULI 2020 PENGADILAN NEGERI SUMENEP

Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan Indonesia Tahun 2020

MAKNA LOGO

Terinspirasi  dari simbol perisai di dalam lambang Garuda Pancasila.

Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan,menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Logo Kemerdekaan RI 75 tahun ini menyimbolkan arti kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia,dan progres nyata dalam berkerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia.

Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan Indonesia Tahun 2020

Ketua Pengadilan Negeri Sumenep

Assalamu’alaikum Wr. Wb. salam sejahtera bagi kita semua…

          Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan, kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua.

Bahwa Mahkamah Agung RI sebagai salah satu unsur utama kekuasaan Yudikatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan Peradilan Yang Agung. Hal tersebut tercermin dalam Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, yang merupakan upaya melakukan perubahan khususnya pada aspek pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dengan melakukan perubahan dan pembaharuan bagi segenap aparatur Badan Peradilan dari Pusat sampai ke daerah (Khususnya Pengadilan Negeri).

Ketua Pengadilan Negeri Sumenep

SIWAS

SIWAS - Whistleblowing System

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

SIWAS

ERATERANG

 

ERATERANG

merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada selama tersedia internet dan Ponsel Pintar (Smartphone)/Komputer. Jenis Surat Keterangan: Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Surat Keterangan Di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik, Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan / atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

ERATERANG

STOP GRATIFIKASI !!

Lihat..Lawan..Laporkan

STOP GRATIFIKASI !!

POSBAKUM

Dasar Hukum Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu :

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyrakat Kurang Mampu di Pengadilan
  2. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomer : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
  3. SK No 27 : Tentang Penunjukan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan HUkum Tahun 2017
POSBAKUM

e-Court

 

e-Court Mahkamah Agung RI

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

 

e-Court

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP ini merupakan inovasi dari Dirjen Badilum yang diterapkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu program E-SKUM yang juga inovasi dari Dirjen Badilum yang diterapkan pada Pengadilan Tingkat Pertama yakni berupa layanan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin menghitung jumlah biaya panjar perkara secara elektronik. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sumenep dengan bangga mempersembahkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP

Pengadilan Negeri Sumenep adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah Hukum Jawa Timur. Kami siap memberikan pelayanan pada para pencari keadilan dengan Baik, Benar, Transparan dan Tidak berpihak.

Beberapa layanan kami dapat digunakan sebagai media informasi mengenai kegiatan seputar Pengadilan Negeri Sumenep, Jadwal Sidang, Pendaftaran Perkara, Lacak Perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sumenep.

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech